Jusuf Rizal Kembali ke Bareskrim Polri Terkait Dugaan Korupsi PWI Pusat

BERLAYARINFO.com – HM. Jusuf Rizal, SH bersama Wartawan Edison Siahaan kembali ke Bareskrim Polri menyampaikan kelengkapan laporan dugaan korupsi dan atau penggelapan dana hibah Kementerian BUMN senilai Rp. 2,9 Miliar yang diduga jadi bancaan empat oknum PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat. Senin (29/04).

Menurut Wartawan senior Jusuf Rizal itu mengatakan, laporan yang disampaikan tanggal 19 April 2024, telah ditindaklanjuti para penyidik. Penyidik juga memberikan Pemberitahuan Perkembangan Pengaduan Masyarakat atas laporan yang disampaikan Edison Siahaan dan LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat).

“Jadi jika ada laporan masyarakat terkait urusan dugaan korupsi dana hibah Kementerian BUMN, akan dijadikan satu dalam Laporan Pengaduan Edison Siahaan. Kita tinggal memberikan bukti-bukti tambahan guna proses penyidikan,” tegas Jusuf Rizal, Presiden LSM LIRA itu.

Sebagaimana diketahui publik, Pria berdarah Madura-Batak itu mengatakan kepada media di Mabes Polri bahwa di organisasi wartawan tertua di Indonesia, PWI Pusat telah terjadi tindak Abuse Of Power (penyalahgunaan wewenang) penggunaan dana hibah Kementerian BUMN untuk UKW dari total Rp. 6 Miliar diduga dikorupsi oleh empat oknum PWI Pusat senilai Rp. 2,9 Miliar.

“Adapun empat orang pengurus PWI Pusat itu menurut Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat, Sasongko Tedjo adalah Hendri Ch. Bangun selaku Ketua PWI Pusat, Sayid Iskandarsyah sebagai Sekretaris, Wakil Bendahara Umum M. Ihsan dan Direktur UMKN Syarif Hidayatulloh. Mereka bersama-sama telah menikmati dana haram itu,” bebernya.

Jusuf Rizal yang juga Ketua Umum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) menyampaikan bahwa dalam kasus korupsi dana hibah Kementerian BUMN, banyak pihak mendorong agar kasus ini tidak berhenti hanya sekedar Rekomendasi DK PWI Pusat. Karena kasus ini tidak sekedar pelanggaran etika, tapi sudah menjadi kasus kriminal. Tidak bisa hanya sekedar peringatan keras dan pemecatan, tapi harus diproses hukum.

“Karena itu, kami meminta kepada pihak berwajib agar memanggil para pihak terkait guna dimintai keterangan. Dalam waktu dekat Bendahara Umum PWI Pusat, Martin Slamet akan dimintai keterangan. Baru pihak-pihak lainnya termasuk Kementerian BUMN, karena disebut ada Cash back,” tegas Jusuf Rizal penggiat anti korupsi itu./Red.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *