Pendapat Hukum Tentang Pelanggaran Hak Cipta Seseorang atau Badan Hukum

BERLAYARINFO.com – SAFERIYUSU HULU, SH., MH. menyampaikan pendapat hukum tentang pelanggaran hak cipta. (13/10/23).

PERMASALAHAN (Problem Statament)

Permasalahannya adalah lagu yang berjudul “ULANG TAHUNKU” telah selesai ditulis atau diciptakan oleh George tahun 2020, lagu yang sangat mirip dinyanyikan pula oleh Robert di pentas komersial tanpa izin Pencipta lagu tersebut, artinya Robert mendeklarasikan lagu ulang tahunku seolah-olah benar bahwa dialah penciptanya, padahal George juga merasa dia yang benar selaku pencipta lagu tersebut.

Pasal 31 UUHC telah menegaskan bahwa yang dianggap sebagai pencipta, yaitu Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan, dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan, dan/atau tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai pencipta. Untuk memastikan siapa yang benar dan salah antara George dengan Robert harus diuji di pengadilan niaga.

POSISI KASUS (Statement Of Facts)

Bahwa Pada tanggal 27 Nopember 2019, penyanyi George selesai menulis lagu barunya yang berjudul “Ulang Tahunku” dan mencatatkannya di Dirjen KI. Pada tanggal 5 Januari 2020.

Bahwa seorang yang lain bernama Robert menyanyikan lagu yang juga berjudul “Ulang Tahunku” di suatu pentas komersial. Dua lagu tersebut sangat mirip.  Bahwa atas kejadian itu George menuduh Robert telah melanggar hak ciptanya ketika Robert menyanyikan lagu tersebut.

Bahwa ternyata antara 1 Januari 2018 sampai dengan 15 Desember 2019  Robert bekerja di perusahaan entertainment yang dimiliki oleh George. Robert menyatakan bahwa dialah yang menulis lagu tersebut. George akhirnya menggugat Robert di Pengadilan Niaga karena Robert menyanyikan lagu Ulang tahunku diduga tanpa hak, tanpa izin, tanpa lisensi, sebab lagu ulang tahunku menurut George diciptakan oleh Geroge sendiri.

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599). Pasal 1 ayat 1. Pasal 40 ayat (1). Pasal 64 ayat 2

ANALISA HUKUM

 UUHC Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Artinya hak cipta timbul secara otomatis sesaat setelah diwujudkan dalam bentuk nyata.

Judul lagu “Ulang Tahunku” termasuk bagian hak cipta yang dilindungi. Hal itu diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC, Hak cipta yang dilindungi salah satu diantaranya adalah Ciptaan lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.

Tetapi sebuah hak cipta tidak menjadi keharusan untuk mencatatkan di dirjend KI, jika melihat Pasal 64 ayat 2 UUHC menjelaskan bahwa “Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait. Maksudnya adalah Perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau memiliki wujud dan bukan karena pencatatan. Artinya suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

Jikalau hak cipta tidak mesti di daftarkan ke Dirjend KI, Pertanyaannya adalah apa perbedaan ciptaan yang tercatat atau tidak tercatat ke dirjend KI ? Jawabanya ada di Pasal 69 menjelaskan bahwa menteri akan menerbitkan Sertifikat sebagai surat keterangan pencatatan ciptaan, muatan sertifikat yang dimaksud yaitu nama Pencipta, tanggal penerimaan permohonan pencatatan ciptaaan dan nomor pencatatan ciptaan diberikan kepada pencipta.

Pada tahun 2020 diketahui bahwa George telah mendaftarkan atau mencatatkan lagu ciptaannya “Uang Tahunku” ke Dirjend KI. Goerge menggugat Robert di pengadilan Niaga. Gugatan itu tentunya berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta, penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui Pengadilan Niaga. Juga prosedur gugatannya diatur dalam Pasal 100-101 UUHC. Alasan gugatan karena Robert diduga melanggar hak cipta artinya melawan hak atau melawan hukum.

Ada dua dalil kuat bagi George untuk menggugat Robert ke Pengadilan Niaga yaitu :

  1. Pencipta memiliki Sertifikat Pencatatan Ciptaan dari Dirjend KI.

Pasal 31. Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan, dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan, dan/atau tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai pencipta.

Pasal 69. Dalam hal Menteri menerima Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.

  1. Robert merupakan mantan karyawan di Perusahaan Entertaiment milik George.

Bahwa ternyata antara 1 Januari 2018 sampai dengan 15 Desember 2019  Robert bekerja di perusahaan entertainment yang dimiliki oleh George. Artinya bahwa semua proyek yang diciptakan di dalam perusahaan entertaiment milik George adalah menjadi hak Perusahaan.

Keadaan Robert atau status bekerja sebagai karyawan perusahaan entertaiment milik George diatur dalam UUHC Pasal 34 “Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan”. Artinya Hak cipta tersebut pencipta adalah orang yang merancang ciptaan yaitu perusahaan meskipun dikerjakan oleh karyawan.

Robert menyatakan bahwa dialah yang menulis lagu tersebut, tetapi dalil itu tidak kuat karena Robert tidak memiliki sertifikat pencatatan yang dikeluarkan oleh dirjend KI. Inilah Kelemahan jika sebuah ciptaan tidak di daftarkan atau tidak dicatatkan ke dirjend KI, apabila terjadi suatu perselisihan atau persengketaan seperti George dan Robert salaing klaim antara dua belah pihak yang menyatakan bahwa masing-masing dari mereka itu adalah pemegang hak cipta atas suatu ciptaan lagu “Ulang Tahunku”, maka pencatatan atas ciptaan yang dilakukan oleh George sebagai pemegang hak cipta dibuktikan dengan Sertifikat pencatatan ciptaaan dapat menjadi suatu alat bukti yang lebih kuat di pengadilan dibanding dengan ciptaan  Robert yang tidak dicatatkan.

Pelanggaran Hak cipta dapat dimintai pertanggungjawaban pihak pelanggar hak, baik Perdata maupun Pidana.

PERDATA

Pasal 99 “Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait”. Tata cara gugatan diatur dalam Pasal 100-101 UUHC.

PIDANA

Pasal 119 UUHC menyatakan bahwa setiap lembaga manajemen kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari menteri dalam melakukan kegiatan penarikan royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar.

Seorang yang mengubah bentuk atau transformasi hak cipta orang lain dapat dinakan sanksi pidana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) UUHC 2014 yang menyatakan: Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Seorang yang menyanyikan lagu yang bukan dia penciptanya dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 113 ayat (3) UUHC 2014 yang berbunyi: Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 120 UU Hak Cipta, tindak pidana dalam UU Hak Cipta merupakan delik aduan, sehingga pelaku hanya dapat dituntut apabila pihak yang dirugikan mengajukan laporan. Dan bilamana antara terlapor dan pelapor  sudah terjadi Perdamaian maka laporan polisi dapat dicabut.

KESIMPULAN

Hukum Positif di Indonesia adalah kaidah hukum tertulis yang ada saat ini dan mengikat, UUHC tertulis dan mengikat, sehingga jika dilanggar dipastikan yang melanggar akan kalah di persidangan. Dalam perkara antara George dengan Robert dapat dipastikan George tentunya dibenarkan oleh majelis hakim dengan menunjukan Sertifikat pencatatan sebagai bukti kepemilikan hak Cipta lagu ”ULANG TAHUNKU”. Negara hadir membela hak George karena melihat tindakan George sudah susuai menurut Hukum yang berlaku.

SARAN

Oleh karena itu untuk memperkuat hak cipta maka pencipta wajib mendaftarkan ciptaannya ke Dirjen KI. Dengan ini Kementerian Hukum dan HAM juga akan membantu para pemilik karya untuk membuktikan kepemilikan jika suatu hari kelak terjadi sengketa.

Kepada para calon karyawan maupun karyawan sebagai pencipta karya agar harus sangat teliti untuk melihat setiap klausul yang disodorkan perusahaan dalam bentuk kontrak kerja.

Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar